Budaya Demokrasi

Diposting oleh Unknown |

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan makalah ini dengan judul “Budaya Demokrasi”.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Makalah ini membahas tentang Pengertian Demokrasi, Nilai-Nilai Demokrasi, Prinsip Dasar Demokrasi, Unsur-Unsur Demokrasi, Bentuk-Bentuk Demokrasi, Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, Masyarakat Madani, Pemilihan Umum, Partai Politik, dan Pengembangan Sikap Demokrasi.

Akhirnya, penulis ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian pembaca terhadap makalah ini, penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi diri penulis sendiri dan khususnya pembaca pada umumnya.

“Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini”

Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang.

Jakarta, Juni 2013

Penulis

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

Berasal dari kata budi (akal) dan daya (kemampuan) yang berarti kemampuan akal manusia. Sedangkan demokrasi berasal dari demos dan kratos artinya rakyat dan pemerintahan. Jadi budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan mengharagai persamaan, kebebasan dan peraturan.

Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya : John Locke (Inggris), Montesquieu (Prancis), dan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln. Menurut John Locke ada dua asas terbentuknya negara, yaitu:

1. Pactum Unionis yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk negara.

2. Pactum Suvjektionis yaitu perjanjian negara yang dibentuknya.

Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, for the people). Sedangkan menurut Montesque kekuasaan negara dalam melaksanakan kedaulatan atas nama seluruh rakyat untuk menjamin, kepentingan rakyat harus terwujud dalam pemisahaan kekuasaan lembaga-lembaga negara, antara lain sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif yaitu kekuasaan pembuat undang-undang.

2. Kekuasaan Eksekutif yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang.

3. Kekuasaan Yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang oleh badan peradilan.

B. NILAI - NILAI DEMOKRASI

Penghargaan atas kesamaan
Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama
Penghargaan atas kebebasan
Penghargaan atas perbedaan

C. PRINSIP - PRINSIP DASAR NEGARA DEMOKRASI

Pemerintah berdasar Konstitusi (UUD)
Adanya Pemilu yang bebas,jujur dan adil
Adanya jaminan HAM
Persamaan kedudukan di depan hukum
Peradilan yang bebas dan tidak memihak
Kebebasan berserikat dn berorganisasi
Kebebasan pers atau media massa

D. UNSUR - UNSUR DEMOKRASI

Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.
Adanya pengakuan akan supremasi hukum
Adanya pengakuan akan kesamaan di antara Warga Negara
Adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer
Adanya kebebasan berserikat

E. BENTUK - BENTUK DEMOKRASI

1. Demokrasi Berdasarkan Wewenang dan Hubungan Antar Alat Kelengkapan

a. Sistem Parlementer

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

1) Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.

2) Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang

3) Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

4) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

5) Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

6) Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan sistem pemerintahan parlementer:

1) Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

2) Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.

3) Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan sistem pemerintahan parlementer:

1) Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

2) Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

3) Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

4) Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya..

b. Sistem Pemisahan Kekuasaan (presidensiil)

Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

1) Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

2) Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

3) Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

4) Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

5) Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

6) Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial:

1) Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

2) Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.

3) Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

4) Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan sistem pemerintahan presidensial:

1) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

3) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas

4) Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

2. Demokrasi Berdasarkan Cara Menyampaikan Pendapat

a. Demokrasi langsung.

Rakyat langsung diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah.

b. Demokrasi tidak langsung/demokrasi perwakilan.

Demokrasi dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu.

c. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat (referendum).

Demokrasi ini merupakan campuran antara demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat, tetapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui referendum dan inisiatif rakyat. Di negara Swiss, tugas pembuatan undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum terdiri dari referendum obligatoir, referendum fakultatif, dan referendum konsultatif.

1) Sistem Referendum Obligatoire

Referandum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang yang mengikat seluruh rakyat karena dianggap sangat penting. Contoh, persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang jadi suatu UU dapat berlaku jika rakyat mensetujuinya.

2) Sistem Referendum Fakultatif

Referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah undang-undang diumumkan dan dilaksanakan sejumlah orang tertentu yang mempunyai hak suara menginginkan diadakannya referendum. Dalam hal ini apabila referendum menghendaki undang-undang tersebut dilaksanakan, maka undang-ndang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang itu ditolak dalam referendum tersebut, maka undang-undang itu tidak berlaku lagi. menentukan beraluku tidaknya dan perlu tidaknya suatu UU diadakan perubahan.

3) Sistem Referendum Konsultatif

Referendum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi undang-undang yang dimintakan persetujuannya.

3. Menurut Sklar Bentuk – Bentuk Demokrasi Modern

a. Demokrasi liberal yaitu : Pemerintah dibatasi oleh undang – undang dan pemilu bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang panjang.

b. Demokrasi terpimpin : Para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercayai rakyat, tetapi menolak persaingan dalam pemilu untuk menduduki kekuasaan.

c. Demokrasi sosial : Menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.

d. Demokrasi partisipasi : Yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.

e. Demokrasi Konstitusi : Yang menekankan pada proteksi khusus bagi kelompok budaya – budaya dan menekankan kerja sama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

4. Jenis – Jenis Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

a. Demokrasi liberal : Demokrasi ini membicarakan kebebasan yang luas pada individu. Tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap warga negaranya dihindari, pemerintah bertindak atas dasar konstitusi. Contoh negara yang menganut demokrasi ini adalah Amerika Serikat.

b. Demokrasi rakyat/demokrasi proletral : Demokrasi ini bersetujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak mengenal perbedaan kelas. Semua warga negara mempunyai kesamaan dalam hukum dan politik. Demokrasi ini dianut oleh kaum komunis, contohnya Rusia.

c. Demokrasi pancasila : Demokrasi ini adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai oleh dan diintegrasikan dengan keseluruhan sila-sila dalam Pancasila. Ciri khas demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Corak khas demokrasi Pancasila dapat dikenali dari sisi formal dan material. Dari sisi formal, demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa setiap pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Dari sisi material, demokrasi Pancasila menampakkan sifat kegotongroyongan.

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, antara lain sebagai berikut :

1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

2) Keseimbangan antara hak dan dan kewajiban.

3) Kebebasan yang bertanggung jawab.

4) Mewujudkan rasa keadilan sosial.

5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

6) Mengutamakan keputusan dengan musyawarah mufakat.

7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

F. DEMOKRASI DI INDONESIA

Berbicara mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan pasang surut demokrasi itu sendiri. Bangsa Indonesia pernah menerapkan tiga model demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Setiap fase tentunya memiliki karakteristik yang merupakan ciri khas dari pelaksanaan tiap-tiap tiap fase demokrasi. Demokrasi yang kita kenal sekarang ini dipelopori oleh organisasi-organisasi modern pada masa pergerakan nasional sebagai wacana penyadaran. Diantara organisasi modern tersebut, misalnya Budi Utomo (BU), Sarekat Islam, dan Perserikatan Nasional Indonesia.

Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola. Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: input,proses, dan output.

Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (vote). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi induvidu. Proses tersebut akan menghasilkan output berupa pengelolaan kehidupan bersama yang memberi manfaat untuk semua.

Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. Proses yang terdistorsi atau proses demokrasi yang gagal dapat berujung pada dua (2) skenario, yaitu:

1. tidak ada output, seperti yang terjadi di jaman Presiden Soekarno, dimana dinamika politik ideologi gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat

2. ada output, tapi tidak baik untuk rakyat; seperti yang terjadi di jaman Presiden Soeharto, dimana kesejahteraan hanya dinikmati oleh sebagian orang dan banyak terjadi deteriorisasi kebebasan politik.

G. PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA DILAKSANAKAN DALAM BERBAGAI KURUN WAKTU

1. Kurun waktu 1945 – 1949

Pada masa ini banyak kendala yang dihadapi bangsa Indonesia, misalnya perbedaan-perbedaan antara kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dengan kekuatan diplomasi, antara mereka yang mendukung revolusi sosial dan mereka yang menentangnya dan antara kekuatan Islam dalam kekutan sekuler. Di awal revolusi tidak satupun perbedaan di antara bangsa Indonesia yang terpecahkan. Semua permasalahan itu baru dapat diselesaikan setelah kelompok-kelompok kekuatan itu duduk satu meja untuk memperoleh satu kata sepakat bahwa tujuan pertama bangsa indonesia adalah kemerdekaan bangsa indonesia. Pada akhirnya kekuatan-kekuatan perjuangan bersenjata dan kekuatan diplomasi bersama-sama berhasil mencapai kemerdekaan.

Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensil dalam pelaksanaannya menjadi Parlementer seperti yang berlaku dalam Demokrasi Liberal.

2. Kurun Waktu 1949 – 1950

Pada periode ini berlaku Konstitusi RIS. Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah Demokrasi Parlementer (Sistem Demokrasi Liberal). Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Karena pada umumnya rakyat menolak RIS, sehingga tanggal 17 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Negara Kesatuan dengan UUDS 1950.

Undang–Undang dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta para menteri yang mempunyai tanggung jawab politik. Setiap kabinet terbentuk berdasarkan koalisi pada satu atau dua partai besardengan beberapa partai kecil. Koalisi ternyata kurang mantap dan partai-partai koalisi kurang dewasa dalam menghadapi tanggung jawab mengenai permasalahan pemerintahan. Di lain pihak, partai-partai dalam barisan oposisi tidak mampu berperan sebagi oposisi kontruktif yang menyusun program-program alternatif, tetapi hanya menonjolkan segi-segi negatif dari tugas oposisi (Miriam Budiardjo, 70).

3. 3. Kurun Waktu 1950 – 1959

Pada periode ini diberlakukan sistem Demokrasi Parlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal dan diberlakukan UUDS 1950. Karena Kabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar, masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem Demokrasi Liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dannegara serta merintangi pembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

4. Kurun Waktu 1959 – 1965

Pada periode ini sering juga disebut dengan Orde Lama. UUD yang digunakan adalah UUD 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Menurut UUD 1945 presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden danDPR berada di bawah MPR. Pengertian demokrasi terpimpin pada sila keempat Pancasila adalah dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, akan tetapi presiden menafsirkan “terpimpin”, yaitu pimpinan terletak ditangan ‘Pemimpin Besar Revolusi”.Dengan demikian pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewenganterhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (G30S/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

5. Kurun Waktu 1966 – 1998

Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Secara tegas dilaksanakan sistem Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945.
Dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan presiden tidak dibatasi periodenya, maka kekuasaan menumpuk pada presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan, dengan tumbuh suburnya budaya korupsi,kolusi dan nepotisme (KKN). Kebebasan bicara dibatasi, praktek demokrasi menjadisemu. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden.

6. Kurun Waktu 1998 - sekarang (Orde Reformasi)

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negaradengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR - MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain.

H. MASYARAKAT MADANI

Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Civil Society berasal dari bahasa Latin civillis societes yaitu suatu masyarakat yang didasarkan pada hukum dan hidup beradab. Di Indonesia istilah “civil society” baru popular tahun 1990-an, pada masa berkembangnya keterbukaan politik. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.

Ciri-ciri masyarakat madani menurut Hikam adalah:

1. Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.

2. Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain.

3. Kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara.

4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

Ciri khas masyarakat madani Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kenyataan adanya keragaman budaya Indonesia yang merupakan dasar pengembangan identitas bangsa Indonesia dan kebudayaan nasional.

2. Pentingnya saling pengertian di antara sesama anggota masyarakat.

3. Ada toleransi yang tinggi

4. Adanya kepastian hukum.

Kendala yang Dihadapi Bangsa Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Belum tertanamnya jiwa kemandirian bangsa Indonesia

2. Kurangnya kesadaran pada hukum yang berlaku.

3. Masih rendahnya tingkat kesukarelaan dan keswasembadaan pada setiap warga negara.

4. Masih kurangnya perangkat hukum.

5. Masih rendahnya sumber daya manusia bila dibandingkan dengan negara lain.

Upaya yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan jiwa kemandirian melalui kegiatan perekonomian dengan adanya bapak angkat perusahaan.

2. Meningkatkan kesadaran hukum melalui berbagai media sosialisasi politik.

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

4. Menciptakan perangkat hukum yang memadai dan berkeadilan sosial.

5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan.

6. Mengembangkan media komunikasi politik di berbagai lingkungan kerja.

7. Menanamkan sikap positif pada proses demokratisasi di Indonesia pada setiap warga negara.

Hubungan antara masyarakat madani dengan demokrasi (demokratisasi) menurut M. Dawam Rahadjo, bagaikan dua sisi mata uang. Keduanya bersifat ko-eksistensi atau saling mendukung. Hanya dalam masyarakat madani yang kuatlah demokrasi dapat ditegakkan dengan baik dan hanya dalam suasana demokratislah masyarakat madani dapat berkembang secara wajar. Nurcholish Madjid memberikan penjelasan mengenai keterkaitan antara masyarakat madani dengan demokratisasi. Menurutnya, masyarakat madani merupakan tempat tumbuhnya demokrasi. Pemilu merupakan simbol bagi pelaksanaan demokrasi. Masyarakat madani merupakan elemen yang signifikan dalam membangun demokrasi. Salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

I. PEMILIHAN UMUM

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beranekaragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, Pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata 'pemilihan' lebih sering digunakan. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatan Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakaioleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.

Dalam Pemilu, para pemilih dalam Pemilu juga disebut konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih.

Asas pemilu sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Tujuan Pemilu adalah:

1. Melaksanakan kedaulatan rakyat.

2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.

3. Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR.

4. Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).

5. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional

J. PARTAI POLITIK

Beberapa pengertian parpol menurut para ahli adalah:

1. Menurut Carl J. Friedrich. Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasan pemerintah bagi pemimpin Partainya, dan berdasarkan penguasan ini memberikan kepada anggota Partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materil.

2. Menurut R.H. Soltou. Partai Politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satukesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

3. Menurut Sigmund Neumann. Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis Politik yang berusaha untuk menguasai kekuasan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham.

4. Menurut Miriam Budiardjo. Partai Politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

5. Menurut UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara umum Parpol adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang secara sukarela dan mempunyai kesamaan kehendak, cita-cita, dan persamaan ideologi tertentu dan berusaha untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan alternatif kebijakan atau program-program yang telah mereka susun.

Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Partai politik merupakan pilar penting dalam mewujudkan demokrasi yang produktif. Partai politik menjadi kanal aspirasi publik ke dalam sistem dan saluran informasi dari sistem politik ke ranah masyarakat. Partai politik adalah lini terdepan dari sistem politik yang berhadapan dengan publik. Sudah waktunya partai politik memberi porsi yang seimbang antara masalah-masalah nasional dan lokal. Partai politik dengan komitmen untuk mengembangkan kemampuan permasalahan lokal akan memberi ruang bagi tumbuhnya pemimpin-pemimpin politik yang “berkeringat,” berakar dan merintis dari bawah. Dengan kesadaran itu, partai politik juga akan mengembangkan meritokrasi sebagai pilihan rasional untuk mewujudkan demokrasi yang produktif.

Beberapa fungsi parpol adalah:

1. Parpol sebagai saran komunikasi politik. Komunikai politik adalah proses penyampaian informasi politikdari pemerintah kepada masayarakatdan sebaliknya dari masyarakat kepada pemerintah. Parpol disini berfungsi untuk menyerap, menghimpun (mengolah, dan menyalurkan aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan an menetapakan suatu kebijakan.

2. Parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik mengenai suatu fenomena politik yang sedang dialami suatu negara. Proses ini disampaikan melalui pendidikan politik. Sosialisai yang dilakukan oleh parpol kepada masyarakat berupa pengenalan program-program dari partai tersebut. Dengan demikian, diharapkan pada masyarakat dapat memilih parpol tersebut pada pemilihan umum.

3. Parpol sebagai sarana rekrutmen politik. Rekrutmen politik adalah proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam istem politik ataupun pemerintahan. Atau dapat dikatakan proses seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk menduduki suatu jabatan ataupun beberapa jabatan politik ataupun mewakili parpol itu dalam suatu bidang. Rekrutmen politik gunanya untuk mencari otang yang berbakat aatupun berkompeten untuk aktif dalam kegiatan politik.

4. Parpol sebagai saran pengatur konflik. Pengatur konflik adalah mengendalikan suatu konflik (dalam hal ini adanya perbedaan pendapat atau pertikaian fisik) mengenai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah. Pengendalian konflik ini dilakuakan dengan cara dialog, menampung dan selanjutnya membawa permasalahan tersebut kepada badan perwakilan rakyat (DPR/DPRD/Camat) untuk mendapatkan keputusan politik mengenai permasalahan tadi.

Berikut adalah daftar partai politik (parpol) di Indonesia, disusun berdasarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum:

1. Tahun 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah PNI, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan PKI.

2. Tahun 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu:

b. Partai Katolik

c. Partai Syarikat Islam Indonesia

d. Partai Nahdlatul Ulama

e. Partai Muslimin Indonesia

f. Golongan Karya

g. Partai Kristen Indonesia

h. Partai Musyawarah Rakyat Banyak

i. Partai Nasional Indonesia

j. Partai Islam PERTI

k. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

3. Tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu:

b. Partai Persatuan Pembangunan

c. Golongan Karya

d. Partai Demokrasi Indonesia

4. Tahun 1999 menggunakan sistem proporsional dengan daftar stelsel tertutup dan diikuti oleh 48 partai politik

5. Tahun 2004 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 24 partai politik

6. Pemilu 2009 menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka dan diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh

K. MENGEMBANGKAN SIKAP DEMOKRASI

Bangsa Indonesia saat ini pada era Reformasi, sedang belajar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila dimulai dari dalam keluarga dan dalam dunia pendidikan formal.

1. Berikut ini adalah panduan yang dapat membantu orang tua menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri anak :

a. Memberikan perhatian dengan serius pada anak yang sedang berusaha menyampaikan perasaan, pendapat, atau cerita dengan cara memandangnya, dan jangan sampai memutuskan pendapat sebelum anak selesai menyampaikan pendapatnya.

b. Mengusahakan menjadi pembicara yang baik. Usahakan untuk mendengarkan pembicaraan anak-anak dengan kontak mata serta memberikan ekspresi yang sesuai.

c. Memberikan kesempatan memperbaiki sebelum memberikan sanksi. Sebelum memberikan hukuman, berikan kesempatan pada anak untuk menjelaskan duduk persoalannya, kemudian berikan hukuman sesuai dengan kesalahannya disertai penjelasan mengapa hukuman harus diberikan, dan menghindari hukuman fisik.

d. Menghormati anak. Anak-anak harus dihormati dan menghindari kesan memerintah dalam meminta si anak untuk melakukan sesuatu.

e. Melibatkan anak dalam pengambilan keputusan. Mengembangkan demokrasi dengan melibatkan anak dalam pengambilan keputusan seperti misalnya dalam menentukan menu makanan, tujuan rekreasi, program TV atau VCD, yang sesuai dengan usia mereka, untuk menghindari kesan mendikte.

2. Untuk pembelajaran demokrasi di sekolah dan perkuliahan, maka ada beberapa hal khusus yang perlu diperhatikan oleh para guru atau dosen, yaitu :

a. Menjadikan siswa dan mahasiswa sebagai subjek atau teman dalam proses belajar atau perkuliahan. Memberikan siswa dan mahasiswa kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya sendiri dalam menjawab suatu pertanyaan.

b. Sebagai pendidik baik guru maupun dosen, sebaiknya belajar untuk berlapang dada dalam menerima kritik murid. Usahakan kritik dianggap sesuatu yang wajar terjadi, dan sebagai koreksi untuk memperbaiki kinerja guru dan dosen.

c. Guru dan dosen mengembangkan sikap adil, terbuka, konsisten, dan bijaksana dalam memberikan hukuman kepada murid dan mahasiswa yang bersalah.

d. Guru dan dosen sebaiknya menghindari mencaci-maki atau memarahi murid dan mahasiswa di hadapan teman-temannya, karena harga diri mereka akan terkoyak.

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh siswa dan mahasiswa adalah sebagai berikut :

a. Aktif mengungkapkan ide,gagasan, dan pikirannya kepada guru dan dosen.

b. Siswa dan mahasiswa mempunyai motivasi agar lebih maju dan dewasa.

c. Mengembangkan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya.

d. Mengembangkan derajat kesehatan sehingga sehat secara jasmani dan rohani.

e. Mengembangkan perasaan sehingga menjadi halus dan bias memahami orang lain.

f. Mempunyai kemauan untuk belajar mengetahui (to know), untuk melakukan sesuatu (to do), dan menjadi diri sendiri (to be), dan untuk hidup bersama (to live together).

g. Mempunyai kemauan untuk belajar berorganisasi melalui wadah yang ada di sekolah dan perguruan tinggi.

4. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah dalam proses belajar demokrasi antara lain :

a. Mendidik masyarakat untuk bersikap dewasa.

b. Mendorong sikap ksatria dengan mengakui kekalahan, atau bersikap siap menang dan siap kalah.

c. Mengembangkan sikap menghargai perbedaan pendapat, perbedaan pendapat adalah suatu rahmat, dan keputusan bersama adalah pilihan yang terbaik yang dihasilkan dari suatu kompromi.

d. Menggunakan mekanisme demokrasi untuk mencari titik perbedaan pendapat.

e. Menghilangkan penggunaan tindakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

f. Mengembangkan sikap yang sensitive dan empati terhadap kepentingan rakyat yang lebih luas.

g. Mengembangkan kerja sama antaranggota masyarakat dengan pikiran yang logis dan itikad baik.

h. Mengembangkan masyarakat untuk aktif dalam memberikan pengawasan.

Ada beberapa contoh perilaku yang dapat mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, antara lain sebagai berikut :

1. Menghindarkan perbuatan otoriter.

2. Melaksanakan amanat rakyat.

3. Melaksanakan hak tanpa merugikan orang lain.

4. Mengembangkan toleransi antarumat beragama.

5. Menghormati pendapat orang lain.

6. Senang ikut serta dalam kegiatan organisasi misalnya OSIS, Pramuka, PMR dan sebagainya.

7. Menentukan pemimpin dengan jalan damai melalui pemilihan.Menerima perbedaan pendapat.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Demokrasi berasal dari demos dan kratos artinya rakyat dan pemerintahan. Budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan mengharagai persamaan, kebebasan dan peraturan.Tokoh-tokoh yang mempunyai andil besar dalam memperjuangkan demokrasi, misalnya : John Locke (Inggris), Montesquieu (Prancis), dan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln.Demokrasi memiliki nilai-nilai, unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan. Bentuk demokrasi ada banyak,yaitu demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan, demokrasi berdasarkan cara menyampaikan pendapat, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi.

Masyarakat madani adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Masyarakat madani mencerminkan tingkat kemampuan dan kemajuan masyarakat yang tinggi untuk bersikap kritis dan partisipatif dalam menghadapi berbagai persoalan sosial. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pemilihan orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Asas pemilu sesuai dengan Pasal 22 E Ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”. Partai politik mengandung beberapa pengertian menurut para ahli. Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan atau mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Untuk mengembangkan sikap demokrasi, maka proses pembelajaran dan pendidikan akan lebih efektif bila dimulai dari dalam keluarga dan dalam dunia pendidikan formal.

B. Saran

Sebagai seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik sebaiknya ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan demokrasi. Karena partisipasi ini dapat mewujudkan pelaksanaan demokrasi yang lancar dan terkendali. Budaya demokrasi harus tertanamkan sejak dini dari mulai di keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, agar kita dapat menjadi masyarakat madani. Apabila masyarakat pasif terhadap suatu kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah maka kebijakan publik tersebut akan sia-sia karena tidak ada masyarakat yang mendukung keberadaannya. Serta aspirasi dari masyarakat juga tidak akan tersampaikan.